Our Blog

Blog Posts

BANI Bersedia Tangani Sengketa Pertambangan

01 July on Berita   Tags: , ,

Termasuk sengketa perizinan sektor pertambangan yang diterbitkan oleh pemerintah. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menyatakan bahwa pihaknya dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pernyataan tersebut tertera dalam surat jawaban BANI yang ditandatangani Husseyn Umar, Dewan Pengurus BANI. Surat tersebut menjawab pertanyaan yang diajukan oleh advokat Bimo Prasetio dari kantor Adisuryo Prasetio & Co pada Rabu (6/7).

Kewajiban menangani sengketa di sektor pertambangan, termasuk sengketa perizinan yang dikeluarkan pemerintah adalah konsekuensi dari penjabaran Pasal 154 UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Pasal 154

Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Bimo, ketika dihubungi, penggunaan kata “dan”, bermakna kumulatif. Artinya, penyelesaian setiap sengketa pertambangan, apalagi terkait perizinan, harus melalui dua lembaga tersebut. “Ini berpotensi kontraproduktif mengingat sengketa perizinan yang dikeluarkan pemerintah hanya satu saluran, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

BANI sendiri berpendapat, jika undang-undang mengamanatkan demikian, lembaga tersebut tak akan keberatan menerima sengketa. “Namun kewenangan untuk memilih lembaga yang akan memeriksa dan memutus sengketa yang kemungkinan muncul di kemudian hari diserahkan kepada para pihak,” ungkap Husseyn.

Dia lanjutkan, para pihak dapat bersepakat untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan ataupun di luar pengadilan yaitu melalui arbitrase. “Apabila para pihak menginginkan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, maka para pihak harus bersepakat membuat suatu perjanjian arbitrase yang dicantumkan sebagai klausula arbitrase dalam perjanjian,” demikian bunyi jawaban BANI dalam surat bernomor 11.821/VI/BANI/HU.

Dihubungi secara terpisah, Irwandi Arif, pemerhati pertambangan menyatakan bahwa pihaknya lebih setuju jika penyelesaian sengketa mengenai pelaksanaan IUP, IPR, dan IUPK dilaksanakan melalui salah satu lembaga saja. “Ada baiknya, penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui salah satu saja, pengadilan atau arbitrase,” ujarnya, Jum’at (22/7). Irwandi juga menyatakan jika dapat diselesaikan oleh satu lembaga, tidak perlu dua lembaga menyelesaikan hal yang sama sekaligus.

Lain dengan Satya W Yudha, anggota Komisi VII DPR yang berpendapat bahwa kata “dan” dalam pasal tersebut bukan bermakna kumulatif (atau serta merta dilakukan pada satu masa). Melainkan, urutan penyelesaian sengketa. “Bisa jadi kata ‘dan’ dalam pasal tersebut merupakan urutan penyelesaian sengketa, jadi bukan dilakukan secara bersamaan,” jelasnya dihubungi hukumonline pada hari yang sama.

Adapun ketentuan sengketa yang dapat diselesaikan oleh BANI adalah semua sengketa di bidang perdagangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa yang dimaksud dalam perdagangan diartikan sebagai bisnis termasuk di dalamnya, menangani sengketa pertambangan terkait perizinan anatara Pemerintah RI dan investor.

Namun, Pasal 154 UU No 4 Tahun 2009 tidak secara jelas mengatur tentang penyelesaian sengketa mengenai pelaksanaan hal-hal yang tidak didasarkan pada IUP, IPR atau IUPK, seperti sengketa mengenai pelaksanaan kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan.

Mengenai hal ini, Satya W Yudha, anggota komisi VII DPR, berpendapat lain. Menurutnya, sengketa yang dimaksudkan dalam Pasal 154 tersebut adalah sengketa yang dialami oleh pertambangan yang telah memperoleh izin resmi dari pemerintah. “Jadi yang diselesaikan melalui pengadilan dan BANI adalah sengketa dari usaha pertambangan yang telah memperoleh izin dari pemerintah, jadi bukan pertambangan yang ilegal,” jelasnya. Lanjutnya, ”tidak juga hanya sangketa yang terkait dengan izin.”

Pendapat Satya diamini diamini oleh Irwandi Arif. Dia mengatakan “Sengketa yang dapat diselesaikan oleh Pengadilan dan BANI adalah semua sengketa yang timbul di antara para pihak” ujarnya.

Husseyn dalam suratnya menerangkan penyelesaian melalui arbitrase dapat pula diselenggarakan secara adhoc (tidak melalui suatu lembaga arbitrase). Dengan demikian, sepanjang kesepakatan tidak diubah oleh para pihak, sengketa harus diselesaikan oleh institusi yang ditunjuk oleh para pihak. Selain arbitrase, para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui ICC atau Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

source : http://www.hukumonline.com/printedoc/lt4e2a37fa5979f

Bimo Prasetio adalah Creative Legalpreneur pendiri SMART Legal Network dan Co Founder Qoloni.com, suatu Qolaborative platform untuk membantu proyek sosial. Dalam perjalanan karirnya, Bimo memiliki pengalaman menangani berbagai transaksi dan sengketa komersial. Bimo juga mengkampanyekan gerakan Legal4UKM dan UKM Melek Hukum yang sekarang dikelola oleh BPL Foundation agar startup dan UKM melek hukum. Bimo dapat dihubungi: info@smartlegalnetwork.com

Comments are closed.