Our Blog

Blog Posts

Dapatkah Advokat Dituntut Akibat Mengumumkan Gugatan di Media Massa? Oleh: Bimo Prasetio *)

17 September on Hukum   Tags: , ,

Berdasarkan asas sidang terbuka untuk umum, maka tidak ada suatu larangan atas publikasi informasi perkara yang terdaftar di pengadilan negeri.

Media massa seperti surat kabar sering digunakan sebagai sarana bagi pihak-pihak yang terlibat suatu perkara hukum. Biasanya, mereka (melalui advokatnya), mengiklankan putusan perkara perdata khususnya kepailitan, penetapan sita jaminan, bantahan, hingga imbauan agar tidak melakukan suatu tindakan pelanggaran HKI.
Salah satu tujuan pengumuman ini sebagai publikasi, agar khalayak ramai tahu. Pemberitahuan atau pengumuman yang dimuat pun biasanya hanya poin-poin penting. Misalnya, jika mengenai putusan pengadilan, maka yang biasanya dimuat adalah amar besertatanggal putusannya. Walau kadang terdapat sentimen, bahwa tindakan tersebut merupakan upaya si advokat dalam beriklan.
Secara khusus, memang tidak ada ketentuan yang melarang pemuatan suatu pemberitahuan di media massa terkait suatu gugatan ataupun sekadar imbauan kepada masyarakat untuk tidak mengalihkan suatu aset yang dimohonkan sita jaminan.
Terlepas dari apa tujuan awalnya, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan sehubungan dengan pemuatan pemberitahuan tersebut. Ketentuan-ketentuan itu antara lain:
1. Sidang Perdatayang bersifat terbuka untuk umum
Sesuai dengan prinsip umum pemeriksaan dalam hukum acara perdata (reglemen Acara Perdata-Reglement op de Rechsvordering S. 1847-52 jo 1849-63) Indonesia menganut asas sidang terbuka untuk umum, artinya selain pihak yang berperkara, pihak lain juga boleh hadir dalam persidangan tersebut guna tercapainya transparansi dalam suatu proses peradilan.
Dengan demikian masyarakat umum dapat mengawasi proses sidang sejak pertama kali disidangkan hingga pembcaan putusannya. Hakim tidak diperkenankan untuk melarang pihak lain untuk hadir dalam persidangan sampai putusan, kecuali melanggar tata tertib persidangan.
2. Kode Etik Advokat Indonesia
Di dalam Pasal 8 huruf f Kode Etik Advokat Indonesia (KAI) disebutkan sebagai berikut:
“Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan-keterangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap advokat.”
3. UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat)
Di dalam Bab IV UU Advokat diatur mengenai Hak dan Kewajiban Advokat, adapun ketentuan yang terkait dengan pemuatan suatu pengumuman adalah sebagai berikut:
a. Pasal 14
“Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.”
Penjelasan Pasal 14
“Yang dimaksud dengan “bebas” adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.”
b. Pasal 15
“Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.”
Penjelasan Pasal 15
“Ketentuan ini mengatur mengenai kekebalan advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya di luar sidang pengadilan dan dalam mendampingi kliennya pada dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat.”
c. Pasal 16
“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.”
Penjelasan Pasal 16
“Yang dimaksud dengan “iktikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Yang dimaksud dengan “sidang pengadilan” adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.”
Preseden Kasus Serupa
Penjatuhan sanksi terhadap advokat sehubungan dengan pemuatan pengumuman di surat kabar pernah dialami oleh pengacara Todung Mulya Lubis dan Lelyana Santosa. Keduanya dinyatakan bersalah dan dikenai sanksi peringatan kerasoleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) akibat mengumumkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada perkara Holdiko Perkasa melawan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Dalam pertimbangannya, Dewan Kehormatan Pusat (DKP) IKADIN mengatakan bahwa putusan perkara PT. Holdiko Perkasa yang diumumkan Todung merupakan putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap dan berasal dari salinan yang tidak resmi.
Selain masalah pengumuman putusan, DKP juga menilai ‘catatan’ yang dibuat oleh kedua advokat tersebut, yang dipasang berdampingan dengan pengumuman putusan PN Jakarta Selatan, merupakan tindakan yang tidak etis, dan bisa dikualifisir sebagai mencari perhatian dan mencari publisitas.
Jadi, bolehkah mengumumkan gugatan?
Berdasarkan asas sidang terbuka untuk umum maka tidak ada suatu larangan bahwa publik tidak berhak tahu mengenai adanya suatu perkara yang terdaftar di pengadilan negeri.
Secara etika profesi, pemuatan pemberitahuan di media massa sepanjang berisi suatu fakta tanpa adanya bentuk publikasi yang berlebihan dapat diperkenankan. Di samping itu, berdasarkan penafsiran secara a contrario Pasal 8 huruf f KAI, advokat dibenarkan memberikan keterangan di media massa apabila keterangan-keterangan yang diberikan bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap advokat.
Menurut penulis, tidak jadi soal apabila pemberitahuan yang dimuat oleh advokat untuk dan atas nama kliennya di dalam surat kabar, secara keseluruhan berisi fakta dan merupakan bentuk iktikad baik mengimbau masyarakat agar tidak mengalihkan aset yang dimohonkan sita jaminan untuk menghindari komplikasi hukum di kemudian hari.
Di samping itu, pemberitahuan tersebut bukanlah suatu bentuk penyesatan kepada publik yang mendahului putusan pengadilan dan tidak bertentangan dengan fakta yang ada.
Secara tegas berdasarkan Pasal 15 dan 16 UU Advokat disebutkan advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya untuk kepentingan klien.
Berdasarkan penafsiran sistematis terhadap seluruh isi UU Advokat, maka hak imunitas advokat atas tuntutan pidana atau perdata dapat diperluas tidak terbatas dalam proses persidangan saja. Selama masih relevan dengan lingkup tugasnya baik di dalam maupun di luar pengadilan, advokat berhak atas imunitas dari tuntutan hukum. Perluasan ini, sejalan dengan definisi advokat itu sendiri yang dalam UU Advokat diartikan secara luas.
*) Advokat – pengelola blog www.strategihukum.net

Sumber: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51d152e2d84d5/dapatkah-advokat-dituntut-akibat-mengumumkan-gugatan-di-media-massa-broleh–bimo-prasetio-

Bimo Prasetio adalah Creative Legalpreneur pendiri SMART Legal Network dan Co Founder Qoloni.com, suatu Qolaborative platform untuk membantu proyek sosial. Dalam perjalanan karirnya, Bimo memiliki pengalaman menangani berbagai transaksi dan sengketa komersial. Bimo juga mengkampanyekan gerakan Legal4UKM dan UKM Melek Hukum yang sekarang dikelola oleh BPL Foundation agar startup dan UKM melek hukum. Bimo dapat dihubungi: info@smartlegalnetwork.com

Comments are closed.