Our Blog

Blog Posts

Ketika Hidup di (Bukan) Negara Hukum

04 October on Artikel Lepas   Tags:

Tidak banyak yang tahu, bahaya yang dihadapi oleh negara ini adalah ketika pemimpin (eksekutif) mengesampingkan hukum atau putusan lembaga peradilan (yudisial). Sehingga rakyat tidak mendapat kepastian hukum.

Ngeri sekali membayangkan dampaknya, ketika ada putusan pengadilan tidak dihormati lagi oleh rakyat lantaran berkata, “Lha wong pimpinan kita saja boleh begitu masak kami tidak.”

Tidak jarang bahkan ada wong cilik yang punya dasar kepemilikan hak atas tanah (sertifikat) lalu tidak bisa mendapatkan haknya lantaran ada “orang besar” yang menempati tanahnya. Dimana kepastian hukum bagi para wong cilik ini.

Investor asing yang sudah punya izin untuk operasikan bisnisnya, tiba-tiba dilarang menjalankan usahanya hanya karena ada interupsi premanisme. Ketika ada putusan pengadilan yang memenangkan investor asing ini, sang “preman” hanya berkata, “Ah itu kan cuma putusan pengadilan. Gubernur dan presiden kita saja gak pusing soal itu.”

Dan ketika seorang ahli waris hendak mendapatkan hak warisnya diserobot oleh orang lain tanpa ada alasan apapun, lalu dikangkangi hanya karena, “fatwa waris pengadilan itu hanyalah secarik kertas yang gak ada artinya.”

Apakah ini teladan yang akan diberikan para pemimpin kita? Teriak perlawanan terhadap korupsi, tapi tidak taat kepada aturan hukum.

Selamat datang di negeri dongeng. Dimana Hukum bukanlah panglima. Hanyalah suatu torehan formalitas yang digunakan untuk mempercantik tumpukan rak administrasi.

Ah, semoga saya tidak berada di negeri tersebut. Semoga banyak orang cerdas yang berpikir waras. Karena saat ini romantisme dan kewarasan seakan saling bertepuk sebelah tangan.

Kesal dan benci terhadap pemberantasan korupsi seakan jadi alasan rindu kepada mereka yang dinilai berani melawan dengan segala caci maki. Namun batas kewarasan ini harus tetap dijaga, jangan sampai terbuai atraksi politik.

Saatnya berani membuat keputusan.

Saatnya berani membuat keyakinan untuk PERUBAHAN. Saatnya berani berkata, “Kita berhak akan kebenaran dan kejujuran.”

Nurani akan bicara. Saat JUJUR merupakan value penting yang harus dijunjung dan Konsistensi menjadi suatu komitmennya.

Bimo Prasetio
Dalam perenungan di sudut keheningan

Bimo Prasetio adalah Creative Legalpreneur pendiri SMART Legal Network dan Co Founder Qoloni.com, suatu Qolaborative platform untuk membantu proyek sosial. Dalam perjalanan karirnya, Bimo memiliki pengalaman menangani berbagai transaksi dan sengketa komersial. Bimo juga mengkampanyekan gerakan Legal4UKM dan UKM Melek Hukum yang sekarang dikelola oleh BPL Foundation agar startup dan UKM melek hukum. Bimo dapat dihubungi: info@smartlegalnetwork.com

Comments are closed.