Our Blog

Blog Posts

Menyoal Tentang Inbreng Dalam Rangka Peningkatan Modal Dalam PT

04 July on Artikel Lepas   Tags: , , ,

Selesai dari sesi sharing tentang @Legal4UKM di markas Babarafi kemarin, sempat ditanya tentang Inbreng. Apa itu inbreng?

Menyoal tentang Inbreng, permodalan aset ke dalam PT, di bawah ini saya uraikan 9 jurus (halah!) inbreng yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas. Untuk uraian di bawah ini dikhususkan untuk inbreng dalam rangka peningkatan modal PT.

  1. Penyetoran atas modal saham tidak selalu dalam bentuk uang, namun dapat juga dalam bentuk lain, baik berupa aset yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
  2. Dalam hal inbreng, maka penilaian setoran modal didasarkan pada nilai wajar dan sesuai harga pasar atau ditetapkan oleh appraisal.
  3. Penyetoran dalam bentuk aset, misalnya tanah, harus diumumkan dalam 1 atau lebih surat kabar, dalam jangka waktu 14 hari setelah RUPS memutuskan adanya penyetoran saham tersebut.
  4. Pada dasarnya proses dan perlakukan pajak untuk peralihan hak atas tanah dengan cara Inbreng tersebut sama hal nya dengan peralihan hak atas tanah dengan mekanisme jual beli.
  5. Dengan demikian, pemilik tanah yang menyerahkan tanah tersebut dikenakan pajak penghasilan sebesar 5% seperti jual beli pada umumnya.
  6. Hal tersebut dikarenakan, dari penyetoran tanah dengan cara inbreng tersebut, pemilik tanah mendapatkan saham yang nilainya sama dengan nilai tanah yang diserahkan.
  7. Dalam hal inbreng ini dimaksudkan untuk menambah atau meningkatkan modal PT, maka harus dilakukan perubahan anggaran dasar dengan meminta persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM.
  8. Di sisi lain, PT selaku penerima inbreng, dikenakan BPHTB sebesar 5% juga.
  9. Setelah proses appraisal dan pembayaran pajak, maka dilanjutkan dengan pembuatan akta inbreng di hadapan PPAT setempat (sesuai wilayah lokasi tanah). Kemudian dilakukan peralihan hak pada kantor Pertanahan yang berwenang.

 
Jika sebelumnya sertfikat tanah tersebut atas nama perorangan (Sertifikat Hak Milik/SHM), maka setelah menjadi aset PT tentunya akan beralih menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Guna Usaha (HGU) sesuai dengan peruntukannya.

Semoga artikel ini bermanfaat.

Bimo Prasetio

@Bprasetio

www.bimoprasetio.com

Bimo Prasetio adalah Creative Legalpreneur pendiri SMART Legal Network dan Co Founder Qoloni.com, suatu Qolaborative platform untuk membantu proyek sosial. Dalam perjalanan karirnya, Bimo memiliki pengalaman menangani berbagai transaksi dan sengketa komersial. Bimo juga mengkampanyekan gerakan Legal4UKM dan UKM Melek Hukum yang sekarang dikelola oleh BPL Foundation agar startup dan UKM melek hukum. Bimo dapat dihubungi: info@smartlegalnetwork.com

Comments are closed.