Our Blog

Blog Posts

Omzet vs Kepatuhan Hukum

03 July on Artikel Lepas   Tags: , , , ,

“…bisnis kalau bisa berjalan tanpa harus punya PT atau diwajibkan oleh peraturan untuk berbadan hukum, tidak usah repot-repot untuk bikin PT.”

Sebelum memikirkan aspek hukum yang lebih jauh, tentunya perlu dinilai mengenai kelayakan, keberlangsungan serta keberhasilan bisnis. Bagaimana mengukurnya? Setidaknya dapat diukur dari omzet dan profit yang dicapai dari bisnis tersebut.

Nantinya beranjak dari sinilah akan dimulai strategi promosi, branding dan lainnya. Bagaimana dengan aspek hukumnya? Di saat awal bisnis, setidaknya miliki izin usaha yang paling minimal harus dimiliki, demi kepastian hukum bisnis kita, antara lain Surat Keterangan Usaha atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Tapi kalau soal branding bisnis, haruslah dimulai sejak awal. Dan jangan lupa, strategi branding harus dimulai dengan pendaftaran merek dagang. Jangan sampai, sudah susah payah branding bisnis, ada pihak lain yang memiliki merek tersebut. Koq bisa? Simak artikel strategi branding di sini.

Perlu tidak memiliki CV atau PT sejak awal?

Sebenarnya, bisnis kalau bisa berjalan tanpa harus punya PT atau diwajibkan oleh peraturan untuk berbadan hukum, tidak usah repot-repot untuk bikin PT.

Namun, pengusaha haruslah visioner, memandang jauh ke depan dan memiliki impian besar. Untuk membangun perusahaan besar harus dimulai dengan mendirikan perusahaan dulu kan, mau dimulai dengan CV atau PT, tidak jadi soal. Apalagi dalam 1 PT dapat terdiri dari berbagai bidang usaha. Artinya, jika kita ingin mencoba berbagai bidang usaha, tidak harus mendirikan banyak PT juga.

Terkadang ada juga pengusaha yang memiliki banyak perusahaan. Hal tersebut tentunya didasarkan pada berbagai pertimbangan, antara lain fokus bidang usaha, pola partnership atau jenis permodalannya serta pertimbangan lainnya.

Rencanakan bisnis anda dan pastikan pondasi hukumnya sudah disiapkan.

@Bprasetio
Email: bimo@smartcolaw.com
Ingin mengikuti tips seputar hukum bisnis sila follow @Legal4UKM

Bimo Prasetio adalah Creative Legalpreneur pendiri SMART Legal Network dan Co Founder Qoloni.com, suatu Qolaborative platform untuk membantu proyek sosial. Dalam perjalanan karirnya, Bimo memiliki pengalaman menangani berbagai transaksi dan sengketa komersial. Bimo juga mengkampanyekan gerakan Legal4UKM dan UKM Melek Hukum yang sekarang dikelola oleh BPL Foundation agar startup dan UKM melek hukum. Bimo dapat dihubungi: info@smartlegalnetwork.com

Comments are closed.