Our Blog

Blog Posts

Perkara Keberatan AP I : Hakim Kabulkan Pemeriksaan Tambahan

30 June on Berita   Tags: , ,

[Rabu, 16 July 2008]

Hakim dalam putusan sela memberi waktu kepada KPPU untuk melakukan pemeriksaan tambahan selama 21 hari. Ada dua ahli yang akan didengarkan keterangannya.

PT Angkasa Pura I (AP I) bisa sedikit bernapas lega. Pasalnya hakim mengabulkan permohonan mereka agar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan pemeriksaan tambahan berupa keterangan ahli. Permohonan ini dikabulkan lewat sidang dengan agenda putusan sela yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (15/7).

Keterangan ahli ini penting bagi pengelola bandar udara (bandara) di kawasan Timur Indonesia itu guna membantah putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait monopoli jasa kargo Bandara Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

Ketua Majelis Hakim Panji Widagdo mengatakan, meski pemeriksaan tambahan tidak tegas diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2005 (tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU) dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat), namun hal tersebut bukan suatu yang dilarang.

Selain itu amar putusan KPPU untuk menghitung harga yang wajar, menurut hakim, di luar kewenangan komisi anti monopoli tersebut. Makanya hakim menganggap permohonan pemeriksaan tambahan penting. Apalagi, ahli-ahli yang diajukan AP I dianggap cukup kompeten untuk didengar keterangannya.

Nantinya, hakim akan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada ahli yang dititipkan kepada KPPU. Pertanyaan itu diantaranya mengenai kriteria dari segi keamanan penerbangan dan apa yang dimaksud modal dalam perhitungan Return of Equity (ROE). Pertanyaan-pertanyaan ini akan diajukan dalam jangka waktu pemeriksaan. Teknis waktunya ditentukan oleh KPPU.

Jangka waktu pemeriksaan tamabahan ditetapkan selama 21 hari sejak putusan sela dibacakan. Hakim juga memutuskan untuk mengembalikan berkas perkara ke KPPU. Setelah KPPU selesai melakukan pemeriksaan tambahan, maka sidang berikutnya dijadwalkan tanggal 14 Agustus 2008.

Kuasa hukum KPPU Ida Wara Suprida tidak terlalu mempedulikan putusan sela tersebut. Gak apa-apa, itu memang diperbolehkan majelis hakim bila ada pemeriksaan tambahan yang diajukan oleh pelaku usaha yang keberatan, jawabnya.

Ida mengatakan, jika setelah ahli diperiksa ternyata bukti tambahan tidak ada perubahan, maka pemeriksaan tambahan tersebut tidak ada nilainya. Namun kalau ada perubahan, maka pihaknya mengembalikan sepenuhnya ke pengadilan. Karena pemeriksaan ini tidak ada hubungan dengan berkas bukti baru, jelasnya.

Ahli penerbangan dan akutansi

Yang jelas pelaku usaha yang keberatan atas putusan KPPU memang punya kesempatan untuk memanfaatkan due process of law ini. Salah satu tim kuasa hukum AP I Bimo Prasetio, cukup senang dengan putusan hakim untuk kepentingan kliennya. Menurutnya, lamanya pemeriksaan tambahan tergantung kebutuhan KPPU. Karena umumnya pemeriksaan berlangsung selama satu hari dengan pertanyaan yang sudah disiapkan. Hakim, diakui Bimo, memang berwenang menentukan jangka waktu dan pertanyaan yang hendak disampaikan dalam pemeriksaan tersebut.

Para ahli yang akan diajukan AP I adalah pengamat hukum penerbangan K Martono dan Direktur Teknik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Sriyanto. Mereka orang-orang yang kompeten, kata Bimo.

K Martono akan memberikan keterangan mengenai keselamatan penerbangan. Sedangkan Sriyanto kebagian menjelaskan aspek akuntansi dalam penghitungan tarif dan kerugian konsumen. Terutama untuk menilai apakah ROE bisa digunakan untuk menentukan tarif yang wajar. Karena KPPU memutus AP I untuk menghitung ulang tarifnya berdasarkan keuntungan yang wajar.

Pada tahap pemeriksaan tambahan di KPPU, kuasa hukum tidak boleh mendampingi. Bahkan tidak boleh bertanya, komentar, atau sanggahan. Karena ahli yang diperiksa harus menunjukkan independensinya. Tapi berdasarkan preseden perkara sebelum ini, kuasa hukum boleh hadir meski hanya menonton saja, tambah Bimo.

Sepanjang masa pemeriksaan tambahan di KPPU, batas waktu persidangan keberatan di-schorsing. Setelah pemeriksaan tambahan oleh KPPU selesai, argonya jalan lagi, tandas Bimo.

Bimo Prasetio adalah Creative Legalpreneur pendiri SMART Legal Network dan Co Founder Qoloni.com, suatu Qolaborative platform untuk membantu proyek sosial. Dalam perjalanan karirnya, Bimo memiliki pengalaman menangani berbagai transaksi dan sengketa komersial. Bimo juga mengkampanyekan gerakan Legal4UKM dan UKM Melek Hukum yang sekarang dikelola oleh BPL Foundation agar startup dan UKM melek hukum. Bimo dapat dihubungi: info@smartlegalnetwork.com

Comments are closed.