Our Blog

Blog Posts

Seputar Waris Islam vs Kompilasi Hukum Islam

28 June on Hukum   Tags: , ,

Saya ingin share beberapa hal dari kajian mengenai hukum Waris Islam terkait beberapa perbedaan pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi landasan pengadilan agama di Indonesia.

Pada hakikatnya, harta yang merupakan titipan Allah ini boleh dipergunakan oleh manusia sesuai keinginannya semasa hidup. Namun, ketika sudah meninggal, maka harta ini kembali kepada Allah dan pembagian (waris) dilakukan berdasarkan ketentuan Allah. Soal Waris adalah satu-satunya fiqih yang diatur secara tegas dan jelas di dalam Al-Quran, yaitu pada Ayat 11 – 14 dan ayat terakhir surat An-Nisa.

Problematika yang terjadi, masyarakat saat ini kadang ada yang tidak mau menggunakan ketentuan waris dalam Al-Quran karena beralasan sudah ada wasiat dari Pewaris. Padahal, apabila suatu pembagian waris yang ditentukan bertentangan dengan Waris dalam Islam, maka wasiat tersebut tidak berlaku.

Misalnya ada 1 anak yang boros, melakukan maksiat, lalu sebelum meninggal Pewaris mengatakan “jika saya meninggal nanti, si A tidak berhak dapat waris”, maka sebenarnya wasiat ini tidak berlaku. Karena hak waris sudah melekat sejak seseorang lahir kecuali ada penghalangnya.

Di dalam KHI diatur mengenai hak seorang ahli waris dapat terhalang, apabila ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, menghukumnya karena:

    • Dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
    • Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atas hukuman yang lebih berat.

Syarat Waris

Berdasarkan Ijma (kesepakatan para ulama), ada 3 syarat waris, yaitu:

  1. Orang yang akan mewaris benar-benar sudah meninggal;
  2. Ahli waris benar-benar masih hidup;
  3. Tidak ada penghalang sebagai ahli waris.

Terkait dengan syarat nomor 2 di atas, terdapat perbedaan pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dimana dalam Pasal 185 KHI disebutkan adanya hak dari Ahli Waris Pengganti apabila ahli waris asal sudah meninggal lebih dulu daripada pewaris.

Pasal 185 KHI

  • Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si Pewaris, maka kedudukannya dpat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
  • Bagian Ahli Waris Pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dengan demikian, Waris Islam tidak mengenal adanya ahli waris pengganti. Sehingga bagian kepada ahli waris yang sudah meninggal tadi beralih kepada ahli waris lainnya, mengingat waris hanya berlaku kepada orang yang masih hidup.

Hibah Wasiat

Sedangkan soal hibah wasiat, terdapat pembatasan maksimal sebesar 1/3 bagian, karena hibah tidak boleh mengurangi hak ahli waris. Apabila suatu Wasiat dibuat bertentangan dengan ketentuan hukum waris Islam maka dinyatakan tidak berlaku.

Secara prinsip, di dalam Al-Quran maupun KHI disebutkan bahwa pembuatan wasiat dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Namun, untuk kemudahan pelaksanaan dan pembuktian, sangat disarankan untuk dibuat secara tertulis. Hal ini juga untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

Sedangkan ketentuan soal Hibah berbeda dengan Hibah wasiat. Hibah dapat dilakukan semasa hidup dan tidak ada pembatasan jumlahnya. Hibah dapat diberikan bahkan hingga seluruhnya. Hibah ini berpahala, sedangkan waris tidak.

Harta bersama

Dalam Islam, harta bersama (gono gini) tidak berlaku apabila belum disepakati. Harta yang diperoleh oleh suami tetap menjadi milik suami kecuali disepakati menjadi harta bersama, begitu juga untuk harta yang diperoleh oleh istri. Ketentuan ini berbeda dengan konsep harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam. Sehingga, perhitungan waris akan berbeda juga.

KHI sebenenarnya juga mengatur soal adanya harta suami dan harta istri secara terpisah. Namun dalam praktiknya, pengadilan, perbankan dan lembaga lainnya sering menganggap seluruh harta yang diperoleh dalam masa perkawinan merupakan harta bersama. Sehingga, apabila hendak dijaminkan atau dijual, maka diperlukan persetujuan pasangan (spounsel consent).

Apabila dianggap sebagai harta bersama, maka masing-masing suami dan istri hak nya adalah setengah bagian (50%).

Beberapa pertanyaan yang diajukan dalam kajian tersebut :

  1. Apabila istri mendapat hibah dari suami, apakah itu tetap merupakan harta bersama? Lalu apabila transaksi antara suami istri apakah dibenarkan, mengingat itu harta bersama.Dalam Hukum positif, tidak bisa dilakukan hibah atau jual beli antara suami dan istri karena pada prinsipnya seluruh harta yang diperoleh dalam masa perkawinan adalah harta bersama.Sebagaimana dijelaskan, harta yang diperoleh suami adalah harta miliknya. Semasa hidup, suami dapat memberikan kepada istri (hibah). Yang penting hal tersebut dilakukan semasa hidupnya. Apabila baru sekedar berkeinginan, maka tidak dapat dianggap sebagai wasiat. Sehingga, apabila si suami meninggal, keinginannya untuk melakukan hibah tadi, tidak dapat dianggap sebagai wasiat.
  2. Apakah soal waris ini harus disegerakan atau tidak? Kalau tidak disegerakan nantinya berpotensi sengketa ketika sudah turun temurun.Waris harus dilakukan sesegera mungkin dilakukan setelah penguburan, pembayaran hutang. Jika tidak segera, dapat berpotensi menjadi sengketa. Apalagi kalau harta berupa tanah dan belum bersertifikat.

 
Dalam KHI juga diatur, sepanjang disepakati oleh seluruh ahli waris, para ahli waris dapat menentukan pembagian yang jumlahnya berbeda dengan ketentuan dalam KHI, sepanjang tiap ahli waris sudah memahami besaran haknya (Pasal 183).

Ada pendapat yang mengatakan, kepatuhan warga negara terhadap hukum yang dibuat oleh negara didasarkan pada ketentuan dalam Surat An-Nisa ayat 59.

”Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (An Nisaa : 59)

Wallahualam bishawab.

Download tabel perhitungan waris versi KHI

Download tabel perhitungan waris berdasarkan al-Quran

Bimo Prasetio adalah Creative Legalpreneur pendiri SMART Legal Network dan Co Founder Qoloni.com, suatu Qolaborative platform untuk membantu proyek sosial. Dalam perjalanan karirnya, Bimo memiliki pengalaman menangani berbagai transaksi dan sengketa komersial. Bimo juga mengkampanyekan gerakan Legal4UKM dan UKM Melek Hukum yang sekarang dikelola oleh BPL Foundation agar startup dan UKM melek hukum. Bimo dapat dihubungi: info@smartlegalnetwork.com

Comments are closed.